Laporan SANDIE GUNARA

Oleh:

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

DALAM sebuah perbincangan, sehari setelah Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kedua kabinetnya, Kang Tjetje Hidayat Padmadinata (seorang pelaku dan saksi hidup dinamika politik nasional) menyitir komentar Pak Oto Iskandar Di Nata ketika kepadanya datang seseorang menggunakan "iket" (ikat kepala khas orang Sunda). Kata Pak Oto, "Pek we maneh make iket, da nu leuwih penting mah naon nu aya di jero hulu" (Silahkan saja Anda pake ikat kepala, namun yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam kepala). Komentar Pak Oto tentang "iket" amat menarik karena dua alasan berikut. Kesatu, kepala bisa dipasangi aksesori apa pun, namun apa pun yang melekat di atasnya belum tentu membentuk isi kepala. Artinya, orang bisa menggunakan kopiah, topi, membalutkan syal di kepala, atau apa pun, namun itu semua belum tentu membentuk pemikirannya. Memang pilihan aksesori/properti mencerminkan preferensi seseorang, baik estetis bahkan mungkin etis. Pemakaian kopiah akan menghadirkan suasana yang berbeda ketika seseorang membalut kepalanya dengan syal. Pilihan seseorang atas sebuah properti bukan tanpa alasan, dan sangat boleh jadi sangat dikendalikan oleh tujuan tertentu (teleologis). Pilihan seseorang atas sebuah properti tidak bebas nilai, namun terlalu ceroboh bila kita menyimpulkan sistem nilai yang dianut seseorang hanya dari properti yang digunakannya. Artinya, pemakaian "iket" bisa jadi merepresentasikan kesundaan pada pemakainya, namun perjuangan menghadirkan nilai-nilai kesundaan tidak berakhir hanya karena seseorang sudah memakai "iket". Kedua, terlalu menyederhanakan persoalan bila kita membaca kadar kesadaran seseorang dari "simbol" yang digunakannya. Layaknya "iket" bagi orang Sunda, sorban dinisbatkan sebagai aksesori khas pak haji. Saking kuatnya penyimbolan seperti ini sampai tercipta syair lagu "Akang haji, sorban palid". Namun terlalu menyederhanakan persoalan bila kita mencap seseorang sebagai tidak soleh hanya karena tidak pernah menggunakan sorban, kopiah, atau jubah yang biasa dikenakan orang Arab. Terlepas dari fungsi autentiknya sebagai elemen estetis dalam hidup, makna "iket", sorban, bahkan kopiah amat cair. Alih-alih tersusun dalam kamus budaya baku, makna atas aksesori tadi diberikan oleh pemakainya berdasarkan rujukan yang ia dapatkan dalam hidupnya. Itulah sebabnya, bagi Karnadi bandar bangkong, kopiah bukan saja penanda kesalehannya, namun lebih berfungsi untuk menyelipkan uang agar tidak ketahuan istrinya. Apa yang dikatakan Pak Oto mengoreksi pemikiran yang menghubungkan secara langsung makna lambang dengan hal yang melambangkan. Meskipun terdapat beberapa lambang yang maknanya sudah diberi tafsir dalam hukum positif (seperti lambang-lambang negara), terdapat lebih banyak lambang yang maknanya dilekatkan oleh para penggunanya. Kemerdekaan seseorang menafsirkan lambang telah memungkinkan makna-makna lambang ditafsir ulang. Reinterpretasi makna lambang bisa jadi menghadirkan makna yang benar-benar baru meski hal yang melambangkannya tidak berubah. Di dalam buku-buku ilmu politik, partai politik digunakan sebagai lambang persekutuan ideologis. Orang bergabung dalam sebuah partai didasari oleh preferensi nilai-nilai politiknya, khususnya tentang masyarakat yang dicita-citakannya. Karena itu, ketika seseorang bergabung dengan partai A, dapat dibaca sebagai persetujuannya atas nilai-nilai politik yang diperjuangkan partai tersebut. Jadi, pilihan partai adalah soal keyakinan politik. Kenyataannya para politisi telah memberi tafsir ulang atas makna partai politik tadi. Kini, elemen ideologis kian samar dari bangunan partai politik. Alih-alih dilandasi keyakinan tentang nilai dasar tentang keadaan masyarakat yang dicita-citakan, kebanyakan politisi bergabung dengan sebuah partai lebih didorong "libido" politiknya. Boleh jadi satu-satunya ideologi yang menghidupkan partai politik adalah kepentingan politisi itu sendiri. Politisi bisa keluar masuk partai, bergantung kepada hasrat personal dan kepentingan politiknya. Maka tak heran, bila ia bergabung dengan partai A untuk maju dalam sebuah pemilukada, namun pada pemilukada berikutnya ia maju dari partai lain. Keluar masuk parpol seperti ini mudah saja dilakukan, seperti mudahnya seseorang berganti moda transportasi selagi tujuan perjalanannya belum tercapai. Apa yang dikatakan Pak Oto tentang "iket" menemukan relevansinya. Andai saja Pak Oto masih hidup dan bertemu dengan orang yang menggunakan ikat kepala berlogo partai, mungkin "Si Jalak Harupat" berujar, "silakan saja Anda menggunakan ikat kepala berlogo parpol, namun yang lebih penting adalah isi kepala Anda".*** sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2016/08/08/iket-pak-oto-376952

Purwakarta, UPI

1. Kegiatan Parade Chingay di Singapore Tahun 2013;
2. Peserta 5 terbaik dalam Parade HUT Provinsi Jawa Barat tahun 2013 di Monju Bandung;
3. Peserta Budaya ASEAN mewakili Kontingen Jawa Barat Pada HUT Purwakarta 2013;
4. Kegiatan Parade Chingay di Singapore Tahun 2014;
5. Peserta Karnaval Seni Asia- Pasifik mewakili kontingen Kabupaten Purwakarta pada HUT Purwakarta 2014;
6. Penyaji Teater Terbaik mewakili Kabupaten Purwakarta Tahun 2014;
7. Juara kesatu untuk bidang seni tari pada kegiatan Temu Civitas Akademika Kampus Daerah di UPI Serang tahun 2015;
8. Kegiatan pagelaran dalam rangka UAS Pendidikan Senitari dan Drama. (Hayani Wulandari, M.Pd., pelatih , kreator dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Tari dan Drama)

Bandung, UPI

1. SP3 (Survei, Pemetaan, dan Pendataan PAUD)
2. Center Of Information PAUD (pembuatan blog PAUD)
3. Seminar Tutor PAUD Tingkat Kecamatan Cisarua
4. KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)
5. Parenting Berbasis Pendekatan Interpersonal
6. Optimalisasi Pelayanan Posyandu
7. Harmonisasi dengan Pemerintahan Desa
8. GARPU (Gerakan Penggalangan Buku) Bekerjasama dengan PP PAUD dan DIKMAS JABAR
9. Fasilitator Saran Belajar Anak Usia Dini
10. Apresiasi Mitra Kerja.

• Terjadi ketimpangan jumlah pengajar dan siswa pada beberapa PAUD.
• Beberapa sekolah memiliki jumlah siswa yang sedikit karena adanya persaingan antar TK/RA/PAUD.
• Metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat.
• Fasilitas penunjang pembelajaran kurang memadai.
• Terdapat TK/RA/PAUD yang belum memiliki legalitas.
• Kurangnya sarana bermain anak.
• Keterbatasan sarana dan prasarana.
• Sebagian TK/RA/PAUD kekurangan ruang kelas.
• Sebagian besar tenaga pendidik tidak berlatar belakang PAUD.
• Akses menuju sekolah yang sulit.

• Open Recruitment tenaga pendidik disetiap PAUD.
• Peningkatan mutu layanan PAUD.
• Metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
• Optimalisasi fasilitas penunjang kegiatan PAUD.
• Legalitas lembaga PAUD.
• Penambahan local kelas PAUD.
• Pemberian beasiswa kepad tutor PAUD untuk melanjutkan S1 PGPAUD.
• Implementasi kurikulum yang relevan.
• Penataan kelas yang baik.
• Pengelolaan Administrasi sekolah yang baik.

1. Dasar Hukum
2. Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,  kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945,  kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945,  kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara  berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda,  serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.
7. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945,  kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara  berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun  dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945,  kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
9. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai warga Negara, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
10. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tenaga Kependidikan sebagai berikut.

1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
5. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.”

10. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan tinggi sebagai berikut.

• Pasal 83 ayat (1):

• Pasal 89 ayat (1) huruf a:

• Pasal 89 ayat (2):

11. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hak-hak PNS diatur sebagai berikut.

• Pasal 21:

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan kompetensi.”

• Pasal 79 ayat (1):

• Pasal 79 ayat (4):

• Pasal 80 ayat (1):

• Pasal 80 ayat (2):

• Pasal 80 ayat (3):

• Pasal 80 ayat (5):

1. Asas Hukum/Peraturan Perundang-undangan
2. Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
3. Lex Superior derogat legi inforiori. Hukum/peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya di bawahnya.
4. Asas Negara Hukum dengan prinsip Rule of Law, dengan ciri antara lain adalah Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (lihat Pasal 1 ayat (3))
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (lihat Pasal 27 ayat (1))
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (lihat Pasal 28D ayat (1))
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil  dan layak dalam hubungan kerja (lihat Pasal 28D ayat (2)).
5. Fakta Hukum
6. Pada tanggal 14 Desember 2015 telah disahkan, dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Pada tanggal 3 Mei 2016 telah disahkan, dan diundangkan pada tanggal 10 Mei 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016  tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3. Pada tanggal 11 Mei 2016 telah disahkan, dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2016, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

1. Kondisi Objektif
2. Pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h. menyatakan bahwa Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Klausul pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tersebut merupakan duplikasi dari pasal dan point yang sama yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015.
3. Mencermati klausul pada Pasal 3 ayat (1) huruf Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tersebut ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Persoalannya adalah, “apakah PNS dan/atau calon PNS yang bekerja secara penuh pada PTN badan hukum dikategorikan pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau bukan?”

4. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 menegaskan, bahwa ketentuan  lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.  Sampai saat Peraturan Presiden ini diterbitkan, belum ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai tunjangan kinerja bagi Tenaga Kependidikan di PTN badan hukum termasuk besarannya. Sudah 18 bulan (dari Juli s.d. Desember 2014, dan dari Januari s.d Desember 2015), ditambah 6 bulan dari Januari s.d. Juni 2016, para pegawai Tenaga Kependidikan pada PTN badan hukum tidak menerima tunjangan kinerja yang seharusnya menjadi hak mereka.
5. Apabila memang yang menghalangi pemberian Tunjangan Kinerja kepada Tenaga Kependidikan di PTN badan hukum karena status yang ditetapkan Pemerintah sebagai pegawai yang “dipekerjakan”, maka pengertian “dipekerjakan”  itu sendiri perlu ditinjau kembali, di mana PNS “dipekerjakan”  adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya, sementara semua tunjangan menjadi tanggung jawab instansi yang mempekerjakan.  Padahal, realitasnya kami PNS pada PTN badan hukum masih bekerja di bawah instansi induknya, yaitu Kemenristekdikti dan bukan pada Kementerian atau Lembaga lain. Artinya, kami adalah PNS Pusat, yang seyogyanya dapat Tunjangan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN ketentuan Pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
6. Apabila PNS yang ada pada PTN badan hukum dengan status “dipekerjakan” dipandang berbeda dengan PNS pada PTN biasa, maka penerapan status kami sebagai PNS “dipekerjakan” yang kemudian berimplikasi pada dikecualikannya PNS Tenaga Kependidikan dengan tidak menerima Tunjangan Kinerja, kami khawatir ada pandangan bahwa hal ini merupakan perlakukan diskriminasi.
7. Apabila yang dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016, bahwa yang bertanggung jawab membayarkan tunjangan kinerja bagi Tenaga Kependidikan PTN badan hukum adalah PTN badan hukum sendiri, maka perlu kami sampaikan bahwa pada realitasnya kondisi PTN badan hukum saat ini belum mampu membayarkan tunjangan kinerja seperti yang dibayarkan Pemerintah kepada PNS Tenaga Kependidikan di PTN biasa. Beberapa PTN badan hukum ada yang dapat membayarkan tunjangan kinerja dengan istilah remunerasi milsanya, tetapi nilai yang dibayarkan masih lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang dibayarkan Pemerintah kepada Tenaga Kependidikan di PTN biasa. Padahal tuntutan pekerjaan kami pada PTN badan hukum (sudah dan harus) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PTN biasa, karena PTN badan hukum  harus sudah berstatus Akreditasi Nasional A bahkan sebagian sudah berstatus Akreditasi Internasional. Oleh karena itu, seyogianya kami mendapat tunjangan kinerja yang sama bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan PNS pada PTN biasa.
8. Dalam pada itu, bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, bidang kepegawaian misalnya, telah terjadi disparitas hukum (baca: perbedaan perlakuan hukum). Dalam sistem manajemen kepegawaian khususnya bagi Tenaga Kependidikan yang pada gilirannya telah melahirkan disparitas kesejahteraan, antara lain berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk penjenjangan karir pegawai belum divalidasi oleh Kementerian terkait. Hal ini jelas menjadi masalah yang sangat krusial untuk segera diselesaikan, karena berkaitan dengan urusan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara (lihat Asas Negara Hukum).
9. Salah satu disparitas hukum yang tampak adalah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Penggantian peraturan tersebut dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 –sebagaimana disebutkan dalam konsideransnya-- dinilai tidak sesuai  dengan  pelaksanaan  otonom Perguruan Tinggi  Negeri Badan Hukum yang memerlukan fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan dalam pelaksanaannya.
10. Mengenai tunjangan kinerja, diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, yang menegaskan, bahwa “Biaya tenaga  kependidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  c  merupakan  bantuan  biaya untuk tenaga kependidikan nonPNS pada PTN Badan Hukum yang digunakan untuk: (a) gaji dan tunjangan; (b) uang makan; dan/atau  (c) tunjangan kinerja.
11. Ternyata tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 ini hanya diperuntukkan bagi Tenaga Kependidikan NonPNS. Dengan kata lain, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada norma yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja bagi PNS pada PTN badan hukum. Sedangkan bagi PNS pada PTN biasa jelas sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016. Persoalannya, tunjangan kinerja bagi PNS PTN badan hukum diatur di mana?
12. Jika dikaitkan dengan asas hukum,  di mana  Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 yang mengecualikan Tenaga Kependidikan pada PTN badan hukum mendapatkan Tunjangan Kinerja, maka Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tidak mengatur peruntukan tunjangan kinerja bagi Tenaga Kependidikan PNS.
13. Disparitas hukum dan kesejahteraan yang digambarkan seperti tersebut di atas berdasarkan pengamatan kami telah berdampak secara psikologis bagi para pegawai Tenaga Kependidikan. Kami telah mengamati adanya gerakan dan statement yang kami nilai kontroversi tentang baik-buruknya. Hal itu dilakukan atau diucapkan oleh sebagian pegawai Tenaga Kependidikan karena kebijakan Tunjangan Kinerja yang mengecualikan pegawai di PTN badan hukum. Contoh faktual adalah terjadinya demontrasi sebagian Pegawai yang menuntut hak-hak mereka berkaitan dengan kebijakan adanya Tunjangan Kinerja. Dalam perspektif pendidikan, perilaku demikian dinilai bertolak belakang dengan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri dalam membentuk karakter warga negara yang baik.  
14. Permohonan Penanganan Masalah

• Universitas Gajah Mada (UGM): Sri Wiryaningsih;
• Institut Teknologi Bandung (ITB): Ahmad Rosad, Sumiyardi, Nana Heryana, Usep Mulyana, dan Puji Subakti;
• Universitas Pendidikan Indonesia (UPI): Endang, Sultono, Sofyan Djulkarnaen, dan Noerfitriansyah;
• Universitas Padjadjaran (UNPAD): Ari Burhani; dan
• Institut Pertanian Bogor (IPB): Astridina, dan Fathurohman.

1. Pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden yang kami hormati, kiranya berkenan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 khususnya perubahan terhadap ketentuan Pasal 3.huruf (h) yang telah mengecualikan Tenaga PNS/Kependidikan pada PTN badan hukum tidak diberikan tunjangan kinerja. Padahal Undang-Undang ASN memerintahkan untuk membayarkan Tunjangan Kinerja bagi PNS tak terkecuali PNS pada PTN badan hukum. Atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tentu berimplikasi kepada perubahan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 khususnya perubahan terhadap ketentuan Pasal 5 huruf (i).
2. Kami melihat bahwa kata kunci dari “masalah" yang kami hadapi di sini terletak pada pernyataan dikecualikannya PNS/Tenaga Kependidikan pada PTN badan hukum dengan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja, karena PTN badan hukum dianggap telah mampu mandiri. Faktanya tidaklah demikian, sebab terdapat PTN badan hukum yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarkan Tunjangan Kinerja bagi Tenaga Kependidikan minimal setara dengan standar yang ditetapkan oleh Negara. Lantas siapa yang harus bertanggungjawab atas keadaan ini? Menurut pendapat kami, pembayaran Tunjangan Kinerja bagi PNS pada PTN badan hukum yang belum mampu membayar Tunjangan Kinerja tetap menjadi beban Negara, minimal menutupi selisih kekurangan dana yang dimiliki oleh PTN badan hukum.
3. Seyogianya hak-hak PNS/Tenaga Kependidikan tidak terpengaruh oleh perubahan status kelembagaan, oleh karena itu, diharapkan agar kondisi objektif pada setiap tataran untuk dapat diklarifikasi terlebih dahulu, sebab secara konstitusional, PNS/Tenaga Kependidikan harus dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Perubahan status lembaga Pemerintah dalam bentuk apapun tentunya tidak dengan serta merta menafikan hak-hak kepegawaian yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 dan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Sejak adanya hak otonomi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN badan hukum dalam bidang nonakademik, kami melihat bahwa pengelolaan di bidang SDM/kepegawaian belum ada keselarasan dalam formulasi sistem kepegawaian yang berlaku bagi PNS, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan ketidakadilan bagi Tenaga Kependidikan dari segi jabatan/jenjang karir yang sudah tidak lagi memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Hal tersebut dikhawatirkan berpotensi melanggar hukum dan/atau Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diharapkan proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dapat dilakukan secara reguler, reviu dan investigasi.
5. Parameter otonomi PTN badan hukum perlu dievaluasi oleh Pemerintah c.q. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan melakukan harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketentuan syarat-syarat baik secara formal, materiil, dan substansial betul-betul terpenuhi. Bukanlah sebuah kemunduran apabila hal itu dilakukan, dan tidak akan menurunkan status PTN badan hukum kembali kepada PTN biasa.
6. Pemerintah perlu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap PTN badan hukum. Artinya PTN yang telah diberi otonomi tersebut haruslah tetap dalam siklus jalur pembinaan dan pengawasan di bawah kendali Negara c.q. Pemerintah melalui Kementerian terkait baik secara formal, materiil, dan substansial. Ide, pertimbangan, dan praktik otonomi PTN badan hukum kiranya dapat lebih dikembangkan, dan perlu upaya-upaya perbaikan atas segala kekurangan yang ada selama ini. Semua program Tridharma termasuk unsur penunjang kegiatan (Tenaga Kependidikan) kiranya dapat terakselerasi dengan baik dan benar yang berlangsung simetris sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara formal, materiil, dan substansial.
7. Diharapkan, Lembaga Negara terkait dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap PTN badan hukum atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan --khususnya di bidang kepegawaian-- sehingga jelas kedudukan hukumnya bagi pegawai Tenaga Kependidikan secara proporsional.
8. Sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi, diharapkan PTN badan hukum dapat diselenggarakan dengan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, sehingga menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

1. Penutup
2. Demikianlah, kiranya apa yang kami uraikan di atas dapat diklarifikasi lebih mendalam dan mendapat pengkajian secara profesional-keahlian, sehingga menghasilkan pandangan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis untuk memenuhi kepentingan semua pihak.
3. Selaku manusia, tentu kami ada khilaf, namun dalam hal ini tidak ada kesengajaan sedikit pun. Kami tidak bermaksud mengajari, melihat dan mencari salah siapa pun. Pengaduan ini kami sampaikan ke hadapan Bapak Presiden semata-mata karena ada desakan dalam hati sanubari kami karena ikut merasakan --senasib sepenanggungan-- dari sekian ribu pegawai Tenaga Kependidikan di PTN badan hukum.  Informasi mengenai data jumlah Tenaga Kependidikan misalnya di UGM memiliki 3000-an PNS lebih, ITB memiliki 1000 PNS, UPI memiliki 750-an PNS lebih, dan IPB memiliki 1500-an PNS lebih, belum PNS-PNS dari PTN badan hokum lainnya. Mereka semua menjadi tumpuan harapan seluruh anggota keluarganya yang berharap adanya kesetaraan secara proporsional atas perlakuan pemberian Tunjangan Kinerja kepada Tenaga Kependidikan, di samping adanya kepastian hukum mengenai jenjang karir Tenaga Kependidikan di PTN badan hukum.
4. Seandainya pikiran, sikap dan tindakan kami secara etis dipandang kurang tepat atau salah, kami memohon kiranya Bapak Presiden sudi memberi maaf, sekaligus kami memohon kepada Bapak Presiden selaku Kepala Negara untuk dapat melindungi hak-hak kami sebagai warga Negara sebagaimana diamanatkan pada alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945.
5. Kami berharap kiranya persoalan yang kami adukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian di PTN badan hukum.
6. Atas kearifan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi ladang amal ibadah yang diridai Allah Swt. Aamiin.